Kinerja Ombudsman di Maluku Utara

  • Karmila Sinen Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
Keywords: Kinerja, Ombudsman

Abstract

Ombudsman merupakan wadah untuk menjembatani antara rakyat sebagai sumber kekuasaan dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan tersebut. Tercapainya tujuan ombudsman tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang memberikan kinerjanya. Kinerja ombudsman merupakan hasil kerja yang telah dikerjakan ombudsman dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ombudsman Maluku perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yaitu anggota dan juga masyarakat agar tercapai pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yaitu kepala ombudsman, asisten ombudsman dan masyarakat. Metode analisis menggunakan metode kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penilitan menunjukkan bahwa kinerja ombudsman masih belum optimal, dikarenakan masih ada kasus yang belum tertutup setiap tahunya. Namun ombudsman Maluku Utara terus berupaya memperbaiki kinerja secara efektif dan efisien.  Laporan yang sering diadukan yaitu didunia pendidikan dan pemerintahan. Masalah yang ditemukan mulai dari uang masuk pada saat penerimaan siswa baru, saat ujian sekolah, les, pra ujian, ujian nasional berbagai macam pungutan, sumbangan – sumbangan. Faktor yang mempengaruhi kinerja ombudsman antara lain sumber daya manusia yang ada dikantor Ombudsman Maluku Utara sudah tersedia sesuai dengan peraturan yang ada, namun dalam pelaksanaanya masih kurang memadai, minimnya anggaran yang tersedia juga menghambat kinerja SDM dalam melakukan sosialisasi dan investigasi di lapangan, sarana dan prasarana yang tersedia juga masih minim, terlebih bangunan gedung yang sudah kurang layak dan kurangnya rendahnya ketersediaan kendaraan dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peran dan tugas ombudsman sehingga perlu adanya sosialisasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Standardisasi Nasional. 2013. Standar Pelayanan Publik: Pusat Informasi Dan Dokumentasi Standardisasi Badan Standardisasi Nasional
Cynthia Su’udi, Bambang Supriono, Irwan Noor. 2015. Pengawasan Ombudsman dan Komisi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mengurangi Maladministrasi. Jurnal Pendidikan Profesional, Volume 4, No. 2, Agustus 2015
Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan III Tahun 2017 (Periode 1 Juli – September 2017): Ombudsman Republik Indonesia
Desiana, Ayu. 2014. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance. JMP, Volume I Nomor I Juni 2014
Fahrian Saleh. 2017. Efektifitas Kinerja Lembaga Ombudsman Dalam Mengawasi Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo). Jurnal Eksekutif, Univ. Sam Ratulangi,Sulut, Vol 1, No 7 (2016)
Hartono, Masthuri, Rochmaeni dan Winaro. 2003. Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional
Hamrun dan Taufik. 2012. Peran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kota Makassar. Makasar: Fakultas Sosial Universitas Muhammadiyah
Hendrik, dkk. 2016. Hasil Studi Evaluasi Kinerja Ombudsman Republik

Indonesia (ORI) Periode 2011-2016. Jakarta Timur: YAPPIKA
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 Tentang Asas-Asas Pelayanan
Laporan Tahunan 2015. Jakarta Selatan: Ombudsman Republik Indonesia.
Laporan Tahunan 2016. Jakarta Selatan: Ombudsman Republik Indonesia.
Marbun, Fibrisio. 2016. Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Penanganan Laporan Masyarakat Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016
Mardiasmo. 2009. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya
Muhammad, Noh. 2015. Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Desa Dan Pelayanan Masyarakat Di Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.eJournal Pemerintahan Integratif, 2015, 3 (1): 226-236 ISSN 2337-8670
Mukarom dan Laksana. 2016. Membangaun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good overnance. Bandung: Pustaka Setia
Mukarom dkk. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
Mukarom, dkk. 2016. Membangun Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
Nurchasanah, Anisa. 2015. Implementasi Peran Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Kinerja Pelayanan Publik, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015
Nuryanto dan Marta. 2016. Kinerja Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2012-2014. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Raymond, dkk. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia: Mencapai Keunggukan Bersaing. Jakarta: Salemba Empat.
Rochmatun. 2016. Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, Univ. Brawijaya, Malang. Vol 4, No 9
Solekhan. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipsi Masyarakat. Malang: Setara Press
Suhartono. 2015. Peranan Ombdusman sebagai Moderator Kelembagaan Pemberdaya Modal Sosial Masyrakat. Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 13 No 1, 2015
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alvabeta
Sujata, Antonius. 2002. Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekadang dan Masa Mendatang. Jakarta Selatan: Komisi Ombudsman Nasional
Sujata, Antonius. 2005. Peran Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik. Jakarta Selatan: Komisi Ombudsman Nasional
Sujata dan Surachman. 2003. Efetivitas Ombudsman Indonesia: Kajian Tindak Lanjut Kasus-Kasus Tertentu. Jakarta Selatan: Mitra Ombudsman Grafika pt.
Undang-Undang Nomor 004 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 32 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 37 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 37 Pasal 2 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Press.
Wicaksono, Arif. 2014. Optimalisasi Kinerja Lembaga Ombudsman DIY dalam Penyadaran Hak Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1 Februari 2014
Published
2021-11-03
How to Cite
Sinen, K. (2021). Kinerja Ombudsman di Maluku Utara. JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, 1(1), 18-33. Retrieved from https://unimuda.e-journal.id/jipunimuda/article/view/1609

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.