PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN MAYBRAT BERDASARKAN PROSEDUR BADAN PENJAMIN JASA SOSIAL KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Abstract
Pelayanan publik memperhatikan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yaitu masyarakat di kabupaten maybrat yang harus dijunjung tinggi serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lainnya agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya. Partisipasi masyarakat di kabupaten maybrat pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterliatan dan keikutsertaan masyarakat di kabupaten maybrat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan. Hingga saat ini masyarakat kabupaten maybrat secara keseluruhan belum memahami secara menyeluruh pentingnya layanan kesehatan oleh BPJS kesehatan. Selain itu kesehatan disadari sangat penting oleh masyarakat namun pemahaman masyarakat tentang BPJS kesehatan perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman lebih pribadi dari masing-masing masyarakat.
Downloads
References
Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 3(2), 17-24.
Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 3(1), 47-54.
Chriswardani S. 2012. Kesiapan sumber daya manusia dlm mewujudkan universal health coverage di indonesia : Jogjakarta.
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 326 Tahun 2013 Tentang Penyiapan kegiatan penyelenggaraan Jaminan kesehatan nasional.
Kementerian kesehatan republik indonesia. 2013. Buku pegangan sosialisasi Jaminan kesehatan nasional (JKN)Dalam sistem jaminan sosial nasional: Jakarta.
Mukti, Ali Gufron. Rencana Kebijakan Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes RI : Surabaya.
Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 3(2), 153-165.
Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. Fair: Financial and Accounting Indonesian Research, 2(2), 18-32.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Putri p, novana. 2013. Konsep pelayanan primer di era JKN. Direktorat bina upaya kesehatan dasarDitjen bina upaya kesehatan Kemenkes RI : Jakarta.
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6594.
