ANALISIS UPAYA PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KOTAWARINGIN RAYA DALAM MEWUJUDKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

  • Agustin Rahma Wati Universitas Palangka Raya
  • Chalsabilla Aurelya Universitas Palangka Raya
  • Christian Bernard Universitas Palangka Raya
  • Febri Mina Finasti Universitas Palangka Raya
  • Hairul Hairul Universitas Palangka Raya
  • Linda Linda Universitas Palangka Raya
  • Redo Leluno Universitas Palangka Raya
  • Roy Costa Kurniano Universitas Palangka Raya
  • Yoffel Elyakim Rogate Universitas Palangka Raya
DOI: https://doi.org/10.36232/jppadap.v4i1.6604
Keywords: Pemekaran Daerah, Kotawaringin Raya, Daerah Otonomi Baru

Abstract

Wacana pemekaran daerah Kotawaringin Raya telah lama diusulkan oleh berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Wacana ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, sepert luas wilayah Kalimantan Tengah yang sangat besar, belum meratanya pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah, adanya potensi sumber daya alam yang besar di wilayah Kotawaringin, dan adanya keinginan kuat dari masyarakat Kotawaringin untuk membentuk provinsi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor pendukung dan tantangan dalam pemekaran daerah Kotawaringin Raya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) melalui berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan paper ini yaitu melalui cara: 1) Pengumpulan data melalui berbagai sumber literatur. 2) Reduksi data, memilih dan memilah data yang relevan dengan topik pembahasan. 3) Penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah Kotawaringin Raya memiliki peluang untuk berhasil, tetapi juga memiliki tantangan yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor pendukung dan tantangan pemekaran daerah Kotawaringin Raya, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan pemekaran daerah tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, 3(1), 1-18.
Asfia, H. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Universitas Islam Indonesia.
Faizah, A. N. (2022). Analisis Kinerja Ekonomi Regional dalam Kaitannya dengan Pemekaran Wilayah Provinsi Kotawaringin. Universitas Negeri Malang.
Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah. LN. 2007 No. 162, TLN No. 4791. Sekretariat Negara. Jakarta. Diakses melalui, https://peraturan.bpk.go.id/Details/4806/pp-no-78-tahun-2007
Marini. (2023, November 2). Usulan Kotawaringin Raya Diterima. Borneonews.Co.Id. Diakses melalui, https://www.borneonews.co.id/berita/319537-usulan-kotawaringin-raya- diterima
Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian . Ghalia Indonesia.
Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. LN. 2000 No. 233, TLN No. 4036 Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. LN. 1999/ No. 60, TLN NO. 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No. 244, TLN No. 5587. BPK.go.id.
Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 6(4), 413–425.
Sekretariat Negara RI. (2023, October 23). Tanggapi Keinginan Pemekaran Kalteng, Wapres Pastikan Pemerintah Pertimbangkan Kesiapan Daerah2. Setneg.Go.Ig.
Kemendagri. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru. BN.2011/NO.712, kemendagri.go.id : 10 hlm.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Zulfauzan, R., Nugroho, K., & Windyatuti, D. (2019). Politik Etnisitas Dalam
Upaya Pemekaran Provinsi Kotawaringin. Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 2019, 12(2), 196–208. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Published
2024-07-01
How to Cite
Wati, A., Aurelya, C., Bernard, C., Finasti, F., Hairul, H., Linda, L., Leluno, R., Kurniano, R., & Rogate, Y. (2024). ANALISIS UPAYA PEMEKARAN DAERAH PROVINSI KOTAWARINGIN RAYA DALAM MEWUJUDKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB). JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, 4(1), 238-246. https://doi.org/10.36232/jppadap.v4i1.6604
Issue
Vol 4 No 1 (2024): JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.