ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI KABUPATEN SORONG BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2005
Abstract
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan (1) program-program implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 tahun 2015, (2) keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, (3) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, (4) dampak dari implementasi kebijakan   peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong dalam menghadapi uji PPG berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualititaf dengan desain penelitian kebijakan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu: menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara dengan model bebas terpimpin, dan mengambil lokasi penelitian Sekolah Dasar se Kabupaten Sorong. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Guru. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan kriteria pengecekan keabsahan data derajat kepercayaan, keteralihan, dependability, dan kepastian sedangkan teknik analisa data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan domain. Hasil studi ini menunjukan bahwa: (1) program-program implementasi kebijakan peningkatan profesionalisme guru SD di Kabupaten Sorong Program implementasi kebijakan profesionalisme guru SD di Kab Sorong telah dilakukan yaitu: (a) pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan, (b) Penataran dan pelatihan guru-guru SD, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, lebih menekankan pada materi Kurikulum 2013, dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). (2) Kebijakan profesionalisme guru SD di Kab Sorong telah dilakukan secara memadai. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti penataran dan latihan; kelompok kerja guru, supervisi kelas. (3) Faktor pendukung adalah (a) kualitas SDM dan Semangat guru SD. Sedangkan faktor penghambat adalah: (a) dana (keuangan), (b) waktu pelaksanaan, dan c) sarana prasarana. (4) Kebijakan ini belum memberi dampak yang signifikan terhadap profesionalitas guru SD Kabupaten Sorong
