MENUJU “GOOD GOVERNANCE” DENGAN REINVENTING GOVERNMENT

Abstract

Kepemerintahan yang baik, sebagaimana dipahami bersama merupakan bentuk tatanan hubungan dan keterkaitan yang seimbang dan berkeadilan diantara sektor-sektor negara, masyarakat bisnis, dan masyarakat madani (BPKP, 2000).Good governance merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan demokrasi. Tulisan ini dimaksudkan sebagai wacana untuk membina hubungan yang selaras antara ketiga komponen makro, yaitu pemerintah, masyarakat dan pasar atau ekonomi.Menurut Achwan (2000), dengan terbinanya hubungan yang harmonis antara ketiga aktor utama tersebut maka dapat tercipta satu negara yang bersih dan responsif (clean and responsif state), semaraknya masyarakat sipil (vibrant civil society) serta kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (good corporate governance). acuan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi kewirausahaan menurut prinsip dasar Osborne dan Gaebler (1992) yang diemban pemerintah sekarang, yaitu: (1) Pemerintahan yang katalis, (2) Pemerintahan milik masyarakat (3) Pemerintahan kompetitif (4) Pemerintahan yang digerakkan oleh misi (5) Pemerintahan yang berorientasi hasil (6) Pemerintahan berorientasi pelanggan (7) Pemerintahan wirausaha (8) Pemerintahan yang antisipatif: (9) Pemerintahan desentralisasi (10) Pemerintahan berorientasi pasar. Hasil dan pembahsan pada studi ini adalah Reinventing Government dalam Manajemen Publik, Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Desentralisasi yaitu mengacu pada Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaaan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Kesimpulannya adalah pentingnya pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi masyarakat, dan manajemen publik yang tepat, Dalam Reinventing government, perencanaan stratejik diperlukan agar jalannya organisasi dapat mengarah pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai.