KEBIJAKAN AUSTRALIA MENINGKATKAN JUMLAH KAPAL SELAM BERTENAGA NUKLIR

  • Muchammad Farid Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
  • Filemon Christian Waroy
Keywords: Tiongkok, AUKUS, Informasi Intelejen

Abstract

Meningkatnya aktivitas negara Tiongkok di Kawasan Laut Tiongkok Selatan menjadikan negara Amerika Serikat dan sekutunya menginisiasi pembentukan aliansi pertahanan AUKUS. Pembentukan ini didasarkan pada kekhawatiran para pemimpin di negara-negara besar menganggap bahwa Tiongkok sebagai negara pesaing utama Amerika sebagai penyandang predikat negara super-power. Tujuan awal yang hanya ToT (Transfer of Technology) peralatan alutsista modern Kapal selam bertenaga Nuklir menjadi meningkat level dilemma keamanannya mengingat bahwa ada muncul kemungkinan Kapal Selam tersebut dipersenjatai dengan senjata yang berhulu ledak nuklir. Banyak negara-negara di Kawasan Indo Pasific menganggap bahwa hadirnya AUKUS sebagai dewa pelindung bagi negara-negara sekutu Amerika Serikat. Dan sebagai ancaman yang nyata bagi negara-negara yang berseberangan ideologinya dengan Amerika Serikat. Indonesia yang letaknya sangat tepat ditengah-tengah antara Australia dengan Tiongkok perlu memikirkan matang untuk menghasilkan kebijakan yang sangat strategis, akurat dan berkelanjutan. Jika terjadi kesalahan dalam menganalisa dari AUKUS tersebut maka Indonesia diambang bencana. Negara Indonesia harus mampu menempatkan posisinya netral dalam situasi yang tidak menentu seperti ini. Di lain sisi Indonesia sedang mesra-mesranya dengan negara Tiongkok, di lain sisi juga Indonesia sebagai negara yang berhasil menjaga iklim demokrasi yang sangat mendukung semua kebijakan dari Amerika Serikat. Badan Intelejen Negara menjadi salah satu institusi yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam mengumpulkan, mengolah data, merencakan dan merumuskan hasil analisa informasi terkait AUKUS. Dengan kualitas dan kuantitas yang dimilikinya Badan Intelejen Negara diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang berpihak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2023-06-25