Equality Before The Law

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong

Musdalifah Asiyatum Syafaat — 2023-07-29

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris, bersifat deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya peran jaksa pengacara negara dalam pemberian bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Sorong di awali dengan surat permohonan dari instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya permohonan bantuan hukum tersebut dilakukan telaahan oleh jaksa pengacara negara. Setelah telaah dilakukan dan disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukumya kepada pemohon, maka pelaksanaan permohonan dapat dilakukan. Selanjutnya Permohonan Bantuan Hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Pemerintah, BUMN/BUMD kepada Jaksa Pengacara Negara dan tim Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tugas dan kewenangannya. Kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam pemberian bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong yaitu kurangnya Jaksa yang ditugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sorong kurangnya penyiapan alat bukti oleh pemberi kuasa (klien) sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaian bantuan hukum.

Kata Kunci: Kejaksaan ; Jaksa Pengacara Negara ; Bantuan Hukum.

Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hukum Adat Kedang Lembata

Denada Galuh Thampyana Rahayu — 2023-07-29

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikatagorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. perzinaan menurut hukum positif dan menurut Hukum Islam, tampak adanya perbedaan yang cukup jelas, yaitu di dalam hukum positif, tindak pidana perzinaan hanya untuk orang yang sudah ada ikatan perkawinan baik salah satu atau pun kedua- duanya dan hanya mendapatkan hukuman yang ringan serta hanya dapat diancam hukuman penjara kalau ada yang melaporkan perbuatan zina tersebut. Hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana zina adalah dengan membayar denda atau sesuai hukum atau aturan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Dalam artikel ini penyelesaian tindak pidana zina yang terjadi di kabupaten Lembata (NTT) sesuai Hukum adat kedang.

Kata kunci: Zina, Hukum, Islam, NTT, Adat.

Kebijakan Penangguangan Tindak Pidana Cyberstalking pada Media Elektronik

Muhamad Hasan Rumlus — 2023-07-29

Abstract

In this article, will answer the importance of establishing a firm and comprehensive law in tackling cyberstalking crimes in Indonesia. This problem arises from the lack of clarity in the current regulation regarding the protection of everyone from stalking. So far, Indonesia does not have a law specifically dealing with cyberstalking crimes. The research used by the author in this study is a normative juridical research method, which is a research method with a focus on the study of the application of norms in positive law. in Indonesia the handling of stalking acts carried out by stalkers is still unclear, or explicit, the rules used to tackle stalking acts still use Article 351 paragraph 1 of the Criminal Code, Article 29 jo. Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law, Article 27 paragraph (3), and Article 115 j.o. 12 Copyright Law. Nevertheless, the Article is still felt to be ineffective. So it is deemed necessary to immediately ratify a law related to protection from stalker actions so that it can provide security and a sense of security in carrying out life in a society.

Keywords: Crime, Cyberstalking, Policy

Mawaris dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga

Amanda Nur Pratiwi — 2023-07-29

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaian konflik terkait pembagian harta yang tidak dibagi oleh para ahli waris. Faktor-faktor yang sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta dan berbagai permasalahan yang memerlukan penjelasan. Dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga juga harus diperhatikan bahwa pembagian warisan yang adil dan terbuka dapat membantu mencegah terjadinya konflik. Selain itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memilih jenis warisan menurut adat dan tradisi dalam keluarga. Metode penelitian menggunakan teknologi analisis jurnal, yaitu metode pengkajian dan analisis isi jurnal secara sistematis. Tujuan dari teknologi analisis jurnal adalah untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam jurnal dan juga dapat menggunakan metode analisis hukum untuk menghadapi peraturan yang berkaitan dengan mawaris, di perlukan peraturan hukum dan landasan hukum yang menglengkapi landasan hukum lainnya.Pemicu permasalahan harta warisan tidak jauh dari keserakahan manusia, anggota keluarga cenderung tidak saling berbagi hal inilah harus kita hindari untuk mencegah konflik dalam keluarga.

Kata Kunci: Konflik keluarga; pembagian harta; warisan.

Eksistensi Anak Angkat Dalam Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Arif Dwi Wicaksono — 2023-07-29

Eksistensi anak angkat dalam hukum waris merupakan isu yang kompleks dan perlu ada pembahasan lebih lanjut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan hukum terhadap anak angkat dalam konteks warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 1) artikel ini mengidentifikasi konsep dan pengertian anak angkat dalam hukum Islam. 2). artikel ini menganalisis eksistensi anak angkat dalam hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum Islam, pewarisan didasarkan pada prinsip kesinambungan keturunan. Dalam konteks ini, anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya dan oleh karena itu tidak memiliki hak waris secara otomatis. Namun, Kompilasi Hukum Islam memberikan kemungkinan bagi orang tua angkat untuk mewariskan sebagian harta kepada anak angkatnya melalui wasiat. Singkatnya eksistensi anak angkat dalam hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam masih menjadi isu yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Diperlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai pendekatan yang adil bagi anak angkat.