Equality Before The Law

Kajian Yuridis mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam Kontemporer

Esty Shofiyati Khasanatur Rizky — 2024-10-01

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai hak perempuan terhadap waris dalam lingkup Hukum Islam kontemporer (modern) melalui pendekatan yuridis. Hukum Islam telah mengatur dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait hak waris perempuan, namun pada kenyataannya dalam Masyarakat modern ini sering kali terjadi permasalahan dalam mengimplementasikannya. Kajian ini berfokus pada analisis secara hukum terhadap hak waris perempuan dalam Hukum Islam, perbandingan dengan hukum waris adat setempat, dan perkembangannya dalam interpretasi masa modern. Kajian ini juga mengeksplorasi berbagai pandangan ahli agama terkait kesetaraan gender dalam pembagian waris. Hasil membuktikan bahwa meskipun hak perempuan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis yang diketahui sebagai aturan dasar Islam, sering kali terjadi diskriminatif yang dilakukan oleh masyakarat dikarenakan perbedaan dan pengaruh budaya dan adat lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk bersikap adil dan menyetarakan hak perempuan yang telah ada sesuai aturan dalam Islam tanpa adanya diskriminasi. Kajian ini juga membahas terkait edukasi masyakarat dan reformasi hukum dengan tujuan memastikan hak waris perempuan dipenuhi sesuai dengan syariat agama Islam yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan pada masa modern.

Kata kunci: Kajian yuridis; Hukum Islam; hak waris perempuan; Warisan.

Gerakan Pro Demokrasi Mengkritisi Rezim Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Hanifah Fairuz Wibowo — 2024-10-01

Masa pemerintahan pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dirasa banyak pihak membuat kekuatan militer mendominasi Thailand. Publik merasa kebebasan sipil semakin tergerus dengan adanya ketentuan Lese Majeste yang mengatur mengenai tindak pidana untuk melindungi raja, ratu, pewaris dan orang yang diberikan kekuasaan terkait berpotensi disalahgunakan dan dapat mengkriminalisasi suara kritis. Ketidakjelasan batasan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan kepada pihak kerajaan dan penguasa dianggap kerap kali disalahgunakan. Selain itu juga situasi tergerusnya ruang sipil juga terlihat dengan pembubaran partai politik Future Forward Party sebagai partai oposisi yang banyak dicurigai terjadi kesewenang – wenangan dalam prosesnya. Situasi tersebut memunculkan gerakan resistensi dari kelompok pro demokrasi yang banyak datang dari kalangan muda. Gerakan resistensi tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional serta konstitusi hingga ketentuan hukum nasional Thailand. Oleh karena itu negara harus mengupayakan hal terbaik untuk memastikan dijaminnya HAM dan harus menegakan hukum bagi para pelaku walaupun datang dari pemerintahan berkuasa.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana : Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana

Endah Fuzi Yatnih — 2024-10-01

Abstract : This research explores the influence of social media on public perception and criminal law enforcement, with a focus on how digital platforms influence public opinion, legal processes, and criminal punishment in Indonesia. Social media has become a powerful communication tool, shaping public opinion through the rapid and widespread dissemination of information. Its impact on perceptions of criminal law and justice cannot be ignored. By using a qualitative approach using case study methods and content analysis from various social media sources. The results show that social media has a significant impact in shaping public opinion about certain criminal cases. This influence often influences the legal process, both in terms of public pressure on law enforcement officials and decisions taken in the judicial process. In addition, this research found that public perceptions formed through social media can influence criminal punishment, both in terms of treatment of suspects and protection of victims' rights. This research recommends stricter regulations on the dissemination of information on social media to prevent protection that could harm legal processes and criminal penalties. Apart from that, there is also a need to educate the public regarding the negative impact of spreading inaccurate or biased information on social media on the criminal system.

Key words: social media, public opinion, criminal law enforcement, criminal justice, legal perception.

Abstrak : Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dan penegakan hukum pidana, dengan fokus pada bagaimana platform digital mempengaruhi opini publik, proses hukum, dan keadilan pidana di Indonesia. Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang kuat, membentuk opini publik melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas. Dampaknya terhadap persepsi hukum pidana dan keadilan tidak dapat diabaikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif memakai metode studi kasus dan analisis konten dari berbagai sumber media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik tentang kasus-kasus pidana tertentu. Pengaruh ini sering kali mempengaruhi proses hukum, baik dari segi tekanan publik terhadap aparat penegak hukum maupun keputusan yang diambil dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa persepsi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat mempengaruhi keadilan pidana, baik dalam hal perlakuan terhadap tersangka maupun perlindungan terhadap hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi di media sosial untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan proses hukum dan keadilan pidana. Selain itu, diperlukan juga edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias di media sosial terhadap sistem peradilan pidana.

Kata kunci: media sosial, opini publik, penegakan hukum pidana, keadilan pidana, persepsi hukum.

Peran Pemerintah Terhadap Kasus Hak Asasi Manusia ( HAM) Masyaraka Papua Pegunungan

Arif Sofyan Arif Sofyan — 2024-10-01

Abstract

This research aims to find out how human rights law is enforced in Highland Papua and the role of Law no. 26 of 2000 in enforcing human rights. Using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The role of Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court in enforcing human rights law, there must be strong legal justice, no welfare of the people and protection of human rights for the Papuan people. 2. Formulation of obligations regarding the Indonesian government regarding human rights violations committed by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. 3. In cases of serious human rights violations committed by the KKB in Papua, the government has obligations based on Articles 71 and 72 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that the state is responsible for upholding, protecting, providing, respecting and promoting human rights. If human rights violations occur, the state, as the main actor, must make law enforcement efforts to then enforce law and human right

Keywords: Government Role; Human rights ; Papuan people.

Peran Serta Eksistensi Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia

Suryo Sukma Wijaya — 2024-10-01

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan,
dan keamanan bagi masyarakat. Penegakan hukum berusaha untuk mendorong
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan tidak hanya berkaitan dengan
menindak pelanggaran hukum setelah terjadi, tetapi juga dengan mencegah kejahatan dan
pelanggaran hukum sebelum terjadi. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan
mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, Eksistensi seorang advokat
dapat dilihat dari UU yang mengatur tentang kebebasannya sebagai penegak hukum.
Advokat diakui sebagai profesi hukum, badan hukum, dan badan hukum yang tunduk
pada peraturan perundang-undangan. Advokat berhak mewakili klien tanpa rasa takut
akan dampaknya, dan dilindungi undang-undang.