Equality Before The Law

Upaya Diversi Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

ARIIF DWI WICAKSONO, Ainul Aliyanti — Sun, 02 Jun 2024 12:13:54 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyelesaian perkara hukum. Meskipun prinsip-prinsip diversi telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Permasalahan meliputi penanganan khusus, stigmatisasi terhadap anak, perdebatan antara hukum pidana dan pendekatan restoratif, asas ultimum remedium, pemahaman masyarakat tentang diversi, dan kesenjangan informasi. Melalui metode library research, penelitian ini menguraikan sistem peradilan pidana anak dan analisis gap untuk memahami tantangan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong)

YANWARIS SAA, Moh Ery Kusmiadi, Muhamad Hasan Rumlus — Sun, 02 Jun 2024 12:14:45 +0000

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi

dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor

faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak

pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan

menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana

implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten

Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama

antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di

rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang

melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau

sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan

bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan

perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar

hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa

dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses

penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman

masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.

Dasar konstitusional dan TUPOKSI Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan

dhafin riyasy ishak, Ira Riswanih — Sun, 02 Jun 2024 12:15:15 +0000

Artikel ini membahas peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif di Indonesia. KY, sebagai pilar kekuasaan yudikatif, memiliki dasar konstitusional yang memberikan legitimasi pada wewenangnya dalam seleksi, promosi, dan pengawasan hakim. Serta menyoroti kompleksitas klasifikasi kekuasaan KY, meskipun umumnya lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga yudikatif, tetapi lembaga ini memiliki aspek-aspek yang mencerminkan sifat eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif serta analisis-deskriptif diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan kerjasama dengan lembaga lain, serta menjadi fokus perbaikan, dengan harapan KY dapat lebih efektif dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia.

A Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana

Dayita Nisrina Faiha, Dayita nisrina faiha — Sun, 02 Jun 2024 12:16:04 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kedudukan alat bukti petunjuk dalam ranah hukum acara pidana dengan fokus pada perannya dalam menegakkan keadilan. Metode penelitian menggunakan teknik analisis jurnal untuk memahami sudut pandang berbagai penulis dan analisis perundang-undangan untuk mempelajari ketentuan hukum terkait. Hasil penelitian menyoroti peran sentral alat bukti petunjuk dalam mengidentifikasi tindak pidana, mengarahkan penyidikan, dan menguatkan keputusan pengadilan. Sumber-sumber seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa menjadi elemen krusial dalam proses pengadilan, tetapi penggunaannya harus memperhatikan kredibilitas, keotentikan, dan perlindungan hak asasi. Dalam konteks menegakkan keadilan, alat bukti petunjuk memainkan peran vital dalam memastikan akurasi bukti, menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum, mencegah kekeliruan atau ketidakadilan, serta menciptakan keadilan substansial dalam sistem peradilan yang adil.

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya

Wenny Tazira Karnadi — Sun, 02 Jun 2024 12:16:50 +0000

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikenal sebagai kekerasan domestik (domestic violence), merupakan suatu masalah yang dapat terjadi di semua lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan 2. Menentukan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan hukum empiris dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, pola pikir induktif digunakan untuk menganalisis data dari sudut pandang kriminologi. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa 1. (a) Faktor sosio demografis yaitu umur, pendidikan, dan pekerjaan; (b) Faktor ekonomi/pendapatan rendah; (c) Faktor hubungan dalam rumah tangga; (d) Faktor perselingkuhan dan (e) Faktor hubungan suami-istri. (2) Upaya penanggulangan yaitu, upaya preemtif, preventif, dan represif.